Publikasi

Catatan Kritis RPJMN 2020-2024 Bagian Khusus Papua

2020_PATTIRO_UsulanRPJMNPapua

Urgensi Pembangunan Rendah Karbon yang Fokus pada Pemerataan untuk Mengatasi Kesenjangan, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Orang Asli Papua Memasuki era reformasi, Pemerintah Pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Policy_Brief_RPJMN_2020-2024_Perhutanan_Sosial_Page

Masukan untuk Draf RPJMN 2020-2024 Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019,

Fact Sheet | Terobosan Hukum Pengaturan DBH DR

201901.FS-TerobosanHukumPengaturanDBHDR

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah penghasil kayu dari hutan alam dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi. Prosentase DBH DR sebesar 40% dari total penerimaan dana reboisasi, sedangkan 60% lainnya menjadi bagian yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dana Reboisasi sendiri merupakan dana yang dipungut dari pemegang izin

Policy Paper | Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024

PATTIRO_POLICY_PAPER_MEWUJUDKAN_PEMBANGUNAN_INKLUSIF_DISABILITAS_Cover

Policy paper ini disusun sebagai bagian dari kontribusi PATTIRO dan masyarakat sipil yang peduli pada penyandang disabilitas untuk memberi masukan kepada Pemerintah dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perhatian kepada penyandang disabilitas ini menjadi sangat penting, karena jumlahnya relatif besar dan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan pelayanan lainnya, pendidikan

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar

PATTIRO2018_Policy Brief_Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar_Page_1

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana