Publikasi

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2018

2018.PATTIRO_Laporan-Tahunan-INA-Cover

Selama 19 tahun sejak didirikan, PATTIRO berupaya secara konsisten memberikan sumbangsihnya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan (governance) baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya-upaya itu antara lain melalui penelitian dan kajian, bekerja sama dan melakukan peningkatan kapasitas warga dan CSO, melakukan asistensi teknis kepada staf pemerintah/pemerintah daerah, bersinergi dengan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga

Desktop Research | Mengarusutamakan Gender di Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

2021.03.29.PATTIRO_DesktopResearch_GOLD_ISMIA_Cover

Merkuri menjadi permasalahan serius saat tragedi Minamata terjadi pada tahun 1950an. Konsumsi bahan-bahan yang tercemar merkuri diiringi munculnya beragam penyakit saraf misterius hingga kematian yang terjadi pada penduduk Teluk Minamata di prefektur Kumamoto, Jepang. Para penderita penyakit mengeluhkan mati rasa pada tangan dan kaki, ketidakmampuan untuk menggenggam objek kecil, jalan yang goyah, dan perubahan suara.

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

2020.10.20.PolicyBrief_MendorongPercepatanPenyusunanAPBD2021diMasaPandemidanTransisiRegulasi_Page_1

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Naskah Kebijakan Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun