Publikasi

Fact Sheet | Terobosan Hukum Pengaturan DBH DR

201901.FS-TerobosanHukumPengaturanDBHDR

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah penghasil kayu dari hutan alam dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi. Prosentase DBH DR sebesar 40% dari total penerimaan dana reboisasi, sedangkan 60% lainnya menjadi bagian yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dana Reboisasi sendiri merupakan dana yang dipungut dari pemegang izin

Policy Paper | Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024

PATTIRO_POLICY_PAPER_MEWUJUDKAN_PEMBANGUNAN_INKLUSIF_DISABILITAS_Cover

Policy paper ini disusun sebagai bagian dari kontribusi PATTIRO dan masyarakat sipil yang peduli pada penyandang disabilitas untuk memberi masukan kepada Pemerintah dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perhatian kepada penyandang disabilitas ini menjadi sangat penting, karena jumlahnya relatif besar dan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan pelayanan lainnya, pendidikan

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar

PATTIRO2018_Policy Brief_Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar_Page_1

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana

TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota

Pendidik sebaya TB MDR-edit

Pemberantasan TB paru di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

2017.11.01.POLICYPAPER.MENIMBANG.REVISI.UU.ASN.DAN.DAMPAKNYA.TERHADAP.SISTEM.MERIT.DI.INDONESIA

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan