Penelitian

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

PATTIRO2018 - Pelayanan Publik Bagi Disabilitas_Cover

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi)

PATTIRO2018 - Inovasi Pendataan Disabilitas_Cover

Dalam konteks besar pembangunan inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam proses dan hasil pembangunan, dipandang penting adanya upaya inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan memastikan penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal. Salah satu aspek yang harus dipenuhi jika ingin memastikan masuknya kebutuhan khusus disabilitas

Citizen Voices, Community Solutions : Designing Better Transparency and Accountability Approaches to Improve Health

Citizen Voices, Community Solutions Designing Better Transparency and Accountability Approaches to Improve Health_Page_01

The Transparency for Development (T4D) study was designed to answer the question of whether a community-led transparency and accountability program can improve health outcomes and community empowerment, and, if so, how and in what contexts. To answer this question, researchers and civil society organization partners began by co-designing a program that would activate community participation

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

2017_11_01_MAVC_Indonesia’s_Village_Law_Enabler_or_Constraint_for_MoreAccountableGovernance_Page_01

Berbagai upaya memajukan dan menyejahterakan desa telah dilakukan berbagai pihak dan mencapai puncak  pencapaian dengan diundangkannya UU Desa yang dinilai sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan dimaksud diantaranya terkait dengan Dana Desa, yang sumbernya relatif banyak,  sebagaimana disebutkan dalam UU Desa Pasal 72 ayat 1 yang menyatakanpendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

CRC Merauke

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama