Buku

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016

Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI 2011-2016

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa

modul pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

mk3

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Link Download Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat via google drive klik di sini Dalam penjelasannya penulis mengetengahkan pelayanan publik di era

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

modul-apbd-law

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi wilayah program AIPD. Penulis: Fitria Muslih Rohidin Sudarno Abdul Waidl Alif Basuki Cristian Markus Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang telah dipraktikkan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun negara lain, berikut