kebijakan fiskal

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, pengaturan insentif yang sebelumnya berada pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 160/PMK.07/2021 tentang Dana Insetif Daerah (DID) tidak berlaku lagi. Peraturan ini kemudian diperbarui PMK 125/PMK.O7/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini …

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal Read More »

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE

Pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan insentif fiskal yang mendorong kinerja daerah dalam menjaga perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Program Manajer PATTIRO, Ramlan Nugraha, dalam pemaparannya pada diskusi publik bertajuk “Bagaimana Arah Kebijakan Insentif Fiskal kepada Daerah Pasca Diterbitkannya …

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE Read More »

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif …

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

Scroll to Top
Skip to content