Skip to content

Policy Brief

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan […]

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar Read More »

Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018

Berita, Peristiwa / Oleh

Tahun 2018, PATTIRO memasuki usia yang ke-19. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra PATTIRO 2016-2018. Untuk melihat capaian pelaksanaan Renstra 2016-2018, bertempat di Jambu Luwuk Resort Bogor, tanggal 24-26 Januari lalu PATTIRO menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan (Raker). “Setiap tahun, PATTIRO rutin menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang melibatkan seluruh Pegiat PATTIRO. Raker tahun

Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018 Read More »

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Ketentuan tentang desa adat dalam UU Desa membawa harapan baru bagi pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Namun dalam implementasinya, berdasarkan penelitian tentang penetapan desa adat di Kabupaten Siak, Riau, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi dalam pengubahan status desa menjadi desa adat, tidak adanya pengawasan dari pemerintah provinsi atau pusat, dan penyederhanaan

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat Read More »

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Memo Kebijakan / Oleh

Sejak dulu, desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa Read More »

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh Ahmad Romdoni* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Local Governance Forum[1] (LGF) Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa pada Rabu, 7 September 2016 di Jakarta dengan tema “Mempertangguh BUM Desa untuk Memperkuat Ekonomi Desa”. Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO, pegiat berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu desa, dan sejumlah

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa Read More »

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan

Memo Kebijakan / Oleh

Oleh: Dwi Yunita Prismawati – Aktivis PATTIRO Semarang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Read More »

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

I. PENGANTAR Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan  implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan   kebijakan  PPRG  untuk mendukung keadilan dan  kesetaraan  gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah Read More »

Scroll to Top