Siaran Pers CSO OGP Indonesia | Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Pemerintahan Terbuka 2015 di Meksiko
Mexico City — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership/OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita,” ujar dia ketika berbicara dalam diskusi panel “The Open Government Partnership: What is the Next Frontier?” di arena Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (OGP Global Summit) di Mexico City, Rabu (28/10).
Delegasi masyarakat sipil yang hadir konferensi tersebut mengapresiasi pernyataan tersebut. Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa kondisi ruang sipil di Indonesia mengalami kemerosotan. Nanda Sihombing dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mengemukakan, sepertiga dari negara-negara anggota OGP mengalami penurunan ruang sipil. “Indonesia masuk dalam negara yang mengalami kemerosotan tersebut. Faktornya terutama adalah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dianggap membelenggu kebebasan berserikat,” ujarnya.
Nanda menambahkan, memang sudah tepat jika Menteri PPN/BAPPENAS sebagai pengelola OGP di Indonesia memberi pernyataan terbuka secara internasional tentang pentingnya pelibatan masyarakat sipil. “Namun, hal itu harus diserti langkah nyata untuk memperbaiki rapor merah tersebut. Indonesia merupakan negara pendiri OGP. Sangat tidak pantas jika mendapatkan nilai kurang baik,” tandas Nanda.
Sementara itu, Beka Ulung Hapsara dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menyatakan, pernyataan Menteri PPN/BAPPENAS tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). “Pemerintah harus mencari formula yang tepat agar posisi masyarakat sipil tidak terpinggirkan oleh kekuatan yang memiliki modal sosial dan politik yang lebih besar,” ujar dia.
Sebab, lanjut Beka, jika itu terjadi maka substansi dan peran pembangunan yang dibawa oleh masyarakat sipil justru hilang atau terpinggirkan. Bagi Beka, sekarang ini, kekuatan-kekuatan yang memiliki modal besar cenderung menguasai agenda-agenda pembangunan. Peran masyarakat sipil diperlukan untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan tersebut. “Ini yang harus kita temukan formulanya,” tegasnya.
OGP Summit berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 2015 di Mexico City. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri sekitar dua ribu peserta dari 65 negara anggota OGP dan negara undangan lainnya. OGP Summit kali ini berfokus untuk menyoroti bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan terbuka mampu mendukung implementasi SDGs. Belasan perwakilan masyarakat sipil Indonesia dari 12 organisasi hadir dan mewarnai forum-forum OGP Summit. Ke-12 organisasi tersebut adalah ICEL, ICW, Infest Yogyakarta, INFID, IPC, Laskar Batang, MediaLink, PATTIRO, PWYP Indonesia, Seknas Fitra, TII, dan Yayasan Tifa.
Artikel ini dimuat di:
- Gatra News dengan judul Pemerintah Dinilai Semakin Pinggirkan Peran Masyarakat Sipil.
- BeritaSatu.com dengan judul Menteri PPN: Pemerintah Harus Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil.
