Pemberantasan TB paru di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh penderitanya. Sejak 2016, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kepemilikan pentingnya pemberantasan TB di daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah mendorong adanya Rencana Aksi Daerah dan Regulasi yang mendukung pemberantasan TB, serta alokasi anggaran untuk penanggulangan TB. Bentuk lain upaya mendorong kepedulian atas pemberantasan TB adalah menguatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui monitoring warga, audit sosial dan serangkaian upaya pengawasan lainnya.
Organisasi Masyarakat Sipil harus mengambil peran penting dalam layanan dan program penanggulangan TB di Indonesia. Mereka berperan mengisi kesenjangan antara sistem layanan kesehatan yang ada dengan kemampuan masyarakat untuk dapat mengaksesnya. Peran tersebut diantaranya adalah penemuan pasien dengan gejala TB, membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas layanan TB yang berkualitas dan mendukung pasien untuk menyelesaikan pengobatan. Advokasi adalah peran yang sangat penting dari organisasi masyarakat sipil karena komitmen penyediaan sumber daya TB terutama di tingkat lokal masih sangat rendah.
PATTIRO menjadi bagian dari program Challenge TB yang didukung oleh KNCV Foundation, mengambil peran dalam penanggulangan TB dengan cara mendorong keterlibatan partisipasi aktif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk penanggulangan TB, yang dilaksanakan di Kabupaten Jember (Provinsi Jawa Timur), Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), Kota Jayapura (Provinsi Papua) dan Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat). PATTIRO melihat keterlibatan OMS dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah menjadi penting untuk menghasilkan pelayanan publik termasuk layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas, serta adanya akuntabilitas pemerintah daerah.
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh OMS untuk mendorong komitmen Pemda dalam penangulangan TB, diantaranya adalah mendorong adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk penanggulangan TB. Usulan OMS dikemas dalam bentuk Telaah Eksekutif yang menjadi bahan advokasi berbasis bukti. Berikut adalah Telaah Eksekutif dari 4 Kabupaten/Kota yang telah disusun oleh Koalisi CSO.
