Pengembangan Ekonomi menjadi perhatian dalam diskusi anggota Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Sarmi, sejalan dengan rencana strategis (renstra) MSF periode 2021-2026. Hal ini lantaran kebanyakan kelompok masyarakat sipil yang melakukan peningkatan kapasitas masyarakat pada pengembangan ekonomi di Kabupaten Sarmi selama ini kebanyakan hanya fokus pada pengelolaan produk saja, tetapi belum menjangkau strategi pemasaran produk tersebut. Agenda ini mengemuka pada agenda Menemukenali Issu Penting dan Strategis Pembangunan Sarmi di Ruang Pertemuan Café Raysa Garsa, pada Kamis (20/07). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) dengan dukungan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
Hadir dalam kegiatan diskusi ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi, Biro Hukum Kabupaten Sarmi, Biro Umum Kabupaten Sarmi, BPN Kabupaten Sarmi, Bappeda Kabupaten Sarmi, Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Dewan Adat Sarmi, Lembaga Masyarakat Adat Sarmi, Pemuda Sarmi, PPIIG Uncen, WWF Indonesia, INTSIA Papua, PPKS, dan IKS.
Kehadiran MSF di Kabupaten Sarmi yang diwujudkan melalui Gerakan Sayang Sarmi telah banyak memberikan warna pada pembangunan di Kabupaten Sarmi. Pemerintah Kabupaten Sarmi mendukung inisiatif forum ini. Frans Rumakiek, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sarmi sekaligus Ketua MSF Kabupaten Sarmi mengatakan bahwa pemerintah menyadari betul bahwa pengembangan pembangunan di Kabupaten Sarmi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok masyarakat sipil.
“Pemerintah punya keterbatasan-keterbatasan sementara pembangunan yang harus dilakukan cukup banyak. Oleh sebab itu pemerintah menganggap penting inisiatif kolaborasi pembangunan yang lahir dari forum ini,” ujar Frans.
Pengembangan ekonomi masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam diskusi ini lantaran terdapat produk pengelolaan sumber daya alam yang sudah muncul di Kabupaten Sarmi, yaitu Saos Sagu yang diberi nama SATORI-sagu tomat rica. Ahmadi, fasilitator dalam kegiatan diskusi ini mengatakan bahwa SATORI ini telah dipromosikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sarmi melalui dokumenter Garapan WWF.
Zakeus Marey, Program Manajer KIPRa juga menambahkan terdapat tiga produk olahan sumber daya alam lain yang diolah oleh kelompok usaha di Kabupaten Sarmi, yaitu tepung sagu di Kampung Bagesserwa II, abon ikan di Kampung Yamna distrik Pantai Timur, dan bakso ikan di Kampung Armopa Pesisir. Irianto Jacobus, Direktur KIPRa mengatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adat di Kabupaten Sarmi sebenarnya hanya perlu meneruskan dari kegiatan dan produk yang sudah ada, tidak membangun dari awal. “Ke depannya perlu ada anggota MSF dari komisi 3 yang terkait dengan pengembangan kapasitas usaha dan pemasaran produk untuk mengembangkan komoditas ini,” ujar Irianto.
Frengki Narahaubun, Badan Pertanahan Kabupaten Sarmi mengatakan BPN Kabupaten Sarmi memanfaatkan kanal pemasaran daring yang berkerja sama dengan platform LADARA. Selain itu juga BPN Kabupaten Sarmi bekerja sama dengan Bank Mandiri yang memiliki platform bernama Livin Marchent. Produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Sarmi dapat dipasarkan melalui platform-platform tersebut.
Janne Rotha F. Ondowapo, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi, mengatakan dalam pengembangan pengolahan sumber daya alam ke depan perlu untuk melibatkan perempuan, khususnya Mama-Mama Papua di Kabupaten Sarmi untuk meneruskan produk olahan yang sudah ada di MSF Kabupaten Sarmi.
Selain melibatkan perempuan, perlu juga untuk melibatkan pemuda di Kabupaten Sarmi. Bernard Cawem, Ketua Dewan Adat Sarmi, mengatakan pemuda dapat dilibatkan untuk menjaga keamanan di Kabupaten Sarmi. Usulan ini disambut baik oleh Yosep Emar, perwakilan pemuda Kabupaten Sarmi. Ia mengatakan keterlibatan pemuda dalam program pengembangan ekonomi di Kabupaten Sarmi akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sarmi lantaran menawarkan peluang kerja yang lebih bervariasi di daerah mereka.
Selain pengembangan ekonomi masyarakat, hal penting yang muncul dalam diskusi anggota MSF di Kabupaten Sarmi adalah isu terkait pengembangan kapasitas pemuda di Kabupaten Sarmi melalui kegiatan Youth Camp. Zakeus mengatakan nantinya akan terdapat perwakilan dari setiap kabupaten, yaitu dari Kabupaten Sarmi, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayapura masing-masing 8 orang. Perwakilan dari Kabupaten Sarmi nantinya akan dikoordinasikan dengan Dewan Adat Sarmi dan Lembaga Musyawarah Adat Sarmi.
Selain itu, muncul juga isu penting berupa pembentukan tim inti MSF Kabupaten Sarmi agar keterlibatan dan tanggung jawab terhadap tugas masing-masing anggota menjadi lebih jelas. Muncul juga usulan untuk memberikan insentif kepada pihak yang terlibat menyukseskan capaian kegiatan yang telah dilakukan oleh MSF Kabupaten Sarmi. “Pemberian insentif ini bertujuan agar kegiatan dan keterampilan yang dilakukan oleh pihak yang terkait ini tidak fakum sekaligus untuk menjadi salah satu pendapatan ekonomi masyarakat,” ujar Bernard.
Pada fase kedua Program Pendekatan Kewilayahan MSF Kabupaten Sarmi, terdapat tiga tema program yang masuk dalam rencana kegiatan, yaitu mendorong kebijakan yang ramah hutan, mendorong pengumpulan dan pendokumentasian kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh MSF Kabupaten Sarmi, dan peningkatan kapasitas masyarakat di sektor ekonomi melalui pelatihan pengembangan kapasitas usaha dan pemasaran produk.
