Author name: PATTIRO

Jadikan Penelitian Lebih Bermakna dengan Menulis Laporan yang Efektif

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis. Namun, penelitian yang memberikan dampak adalah penelitian yang dibaca dan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan informasi kian berkembang. Agar penelitian yang sudah kita buat menarik untuk dibaca, kita memerlukan strategi yang mutakhir dalam menulis laporan yang efektif dan […]

Jadikan Penelitian Lebih Bermakna dengan Menulis Laporan yang Efektif Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS). Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Read More »

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 51,88% lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,69%. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, dimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menetapkan adanya

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial Read More »

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Advokasi Kebijakan

Komunikasi dan advokasi merupakan hal yang saling berkaitan. Advokasi yang berhasil lahir dari komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja-kerja advokasi, kelompok sosial masyarakat sipil perlu untuk memiliki keterampilan dalam menyusun strategi komunikasi dan advokasi agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah dampingannya dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang

Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Advokasi Kebijakan Read More »

Berbagi Pengalaman Advokasi Ketahanan Iklim di Belanda dan Indonesia

Perubahan iklim merupakan kondisi yang tidak terelakkan lagi saat ini. Masyarakat harus mulai beradaptasi untuk tetap bertahan hidup. Di sektor pertanian, kelompok rentan—petani miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia—menjadi kelompok yang merasakan dampak paling besar akibat perubahan iklim. Kurangnya sosialisasi dan minimnya akses terhadap informasi menjadi kelompok rentan tersebut merasakan dampak yang besar dalam perubahan

Berbagi Pengalaman Advokasi Ketahanan Iklim di Belanda dan Indonesia Read More »

Peran Anak Muda dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Anak muda harus “nakal” dalam memberikan kritik terhadap pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam sambutan yang disampaikan oleh Bambang Kurniawan, Wakil Rektor I Universitas Yuppentek Indonesia, pada Lapor Goes to Campus (Online) Kota Tangerang. “Pengaduan dari masyarakat, termasuk anak muda, berkontribusi dalam pengembangan pelayanan publik” ujarnya. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang

Peran Anak Muda dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia Read More »

Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Sumatera Barat

Terhitung per akhir 2021, Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan merilis data mengenai sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang ada di daerah. Berdasarkan data tersebut, masih banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengoptimalkan pengelolaan DBH DR. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,

Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Sumatera Barat Read More »

Pelibatan Masyarakat dalam Implementasi Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di Kalimantan Timur

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi salah satu strategi prioritas pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil kajian PATTIRO, tidak tercapainya target RHL pada periode sebelumnya disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adanya kendala hak dan status lahan kritis yang

Pelibatan Masyarakat dalam Implementasi Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di Kalimantan Timur Read More »

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Agenda pembangunan rendah karbon merupakan agenda strategis yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah guna mengejar target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Perubahan Iklim Pengaruhi Produksi Pertanian di Kabupaten Manggarai Timur

Pada 20 tahun terakhir, masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur telah merasakan tanda-tanda perubahan iklim, seperti musim hujan lebih pendek, curah hujan sangat tinggi, musim kemarau semakin panjang dengan durasi 7-8 bulan, dan suhu udara pada bulan tertentu sangat panas. Kekeringan semakin sering terjadi. Hal ini berdampak kepada penurunan hasil padi di sawah beririgasi teknis, sawah

Perubahan Iklim Pengaruhi Produksi Pertanian di Kabupaten Manggarai Timur Read More »

Scroll to Top
Skip to content