Author name: PATTIRO

Memperkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 mencapai 26 juta lebih jiwa. Angka ini setara dengan 9,54% jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjalankan program penanggulangan kemiskinan dengan menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Komitmen tersebut diperkuat dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan catatan dari […]

Memperkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Read More »

Memantapkan Kembali Peran PATTIRO sebagai Lembaga Think Tank dan Advokasi

Sebuah pepatah berkata “take one step backward to take two steps forward” yang artinya mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Dalam merumuskan langkah ke depan, kita perlu untuk melihat kembali situasi ke belakang sebagai refleksi terhadap berbagai pencapaian dan rangkaian peristiwa yang telah kita hadapi. PATTIRO telah menghadapi berbagai situasi dan serangkaian kegiatan, baik

Memantapkan Kembali Peran PATTIRO sebagai Lembaga Think Tank dan Advokasi Read More »

Pelibatan Generasi Muda dalam Jurnalisme Warga dan Kolaborasi untuk Ketahanan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi kehidupan generasi muda lantaran mereka terpaksa mewarisi bumi yang rusak dan tidak layak huni. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesadaran tentang perubahan iklim kepada generasi muda agar mereka dapat berjuang memperbaiki lingkungan yang akan mereka warisi. Beberapa upaya yang dapat ditempuh adalah melibatkan generasi muda dalam melakukan jurnalisme warga dan aksi

Pelibatan Generasi Muda dalam Jurnalisme Warga dan Kolaborasi untuk Ketahanan Iklim Read More »

Kanal Pengaduan untuk Meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik

Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian atas pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepastian terhadap pelayanan publik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini mengemuka pada acara LAPOR! Goes to Campus Online Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan oleh PATTIRO bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kanal Pengaduan untuk Meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik Read More »

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak akan berhasil apabila tidak ada keberlanjutan di dalamnya. Skema Perhutanan Sosial turut mendukung keberlanjutan RHL. Dalam memandang isu RHL, Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan skema RHL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghidupan (livelihood) masyarakat dalam konteks tata kelola

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Ruang Bagi Kelompok Rentan dan Pihak Swasta dalam Aksi Ketahanan Iklim

Semua orang terdampak dan rentan ketika menghadapi bencana akibat perubahan iklim. Namun, distribusi kerentanan pada kelompok rentan menjadi lebih besar dalam bencana. Kelompok rentan meliputi perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Spesialis Gender Equality and Social Inclusion (GESI) VICRA, Ramadhaniati, menuturkan isu kelompok rentan menjadi penting dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim lantaran dampak perubahan

Ruang Bagi Kelompok Rentan dan Pihak Swasta dalam Aksi Ketahanan Iklim Read More »

Jadikan Penelitian Lebih Bermakna dengan Menulis Laporan yang Efektif

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis. Namun, penelitian yang memberikan dampak adalah penelitian yang dibaca dan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan informasi kian berkembang. Agar penelitian yang sudah kita buat menarik untuk dibaca, kita memerlukan strategi yang mutakhir dalam menulis laporan yang efektif dan

Jadikan Penelitian Lebih Bermakna dengan Menulis Laporan yang Efektif Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS). Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Read More »

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 51,88% lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,69%. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, dimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menetapkan adanya

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial Read More »

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Advokasi Kebijakan

Komunikasi dan advokasi merupakan hal yang saling berkaitan. Advokasi yang berhasil lahir dari komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja-kerja advokasi, kelompok sosial masyarakat sipil perlu untuk memiliki keterampilan dalam menyusun strategi komunikasi dan advokasi agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah dampingannya dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang

Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Advokasi Kebijakan Read More »

Scroll to Top
Skip to content