Berita
- Beranda
- Memo Kebijakan
Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah
Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang ...
Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden
Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke ...
Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI
PATTIRO saat ini hingga 2015 telah diberi mandat oleh kalangan ...
Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 ...
Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik
Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang ...
Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan
Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap ...
Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK
PATTIRO : Hakim MA untuk Sengketa Pilkada tidak boleh orang ...
Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama
Pemerintah Harus Sosialisasikan Perbaikan Rancangan Program Raskin Kajian Komisi Pemberantasan ...
Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat
PATTIRO : Pemerintah Harus Mengabdi Pada Masyarakat Akhir tahun 2012, ...
Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat
PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran ...
Dugaan Penyimpangan Dana Raskin
PATTIRO : Pemerintah Sebaiknya Hentikan Raskin untuk Sementara Seiring sorotan ...
Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga
Hari kesehatan dunia (world health day) yang diperingati di seluruh ...