Berita

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa

Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan

Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Pada 17 Februari 2016, masa jabatan anggota atau komisioner Ombudsman Republik

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel

Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga

PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat

Jakarta, 1 Mei 2015 – Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

JAKARTA – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Jakarta, 21 April 2015 – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa

Siaran Pers | PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Jakarta, 23 Maret 2015 – Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO),

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa

Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan

Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan

Berikut ini merupakan siaran pers diskusi publik koalisi Publish What

PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial

PATTIRO meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera mengimplementasikan sistem penanganan

Berita

Newsletter

Scroll to Top
Skip to content