Buku
Buku-buku yang telah dibuat oleh PATTIRO maupun jaringan PATTIRO
Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)
Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk …
Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian, …
Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »
Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas
Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong perubahan positif bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut …
Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan
Anggaran belanja pemerintah merefleksikan prioritas berbagai pihak yang dapat memengaruhi keputusan pembelanjaan dan peningkatan pendapatan. Strategi penganggaran yang responsif gender dan partisipatif yang dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menawarkan cara penganggaran yang berbeda. Demokratisasi fiskal melalui partisipasi inklusif pada saat proses penganggaran dan pengambilan keputusan penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap prioritas anggaran …
Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang …
Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016 Read More »
Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki …
Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »
Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan …
Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Read More »
Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat
Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang tersebut tidak lagi sekedar apa yang bisa dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi namun sudah berdasarkan detail kinerja sehingga masyarakat …
Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »
Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO
Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan …