Buku

Buku-buku yang telah dibuat oleh PATTIRO maupun jaringan PATTIRO

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan …

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO Read More »

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan …

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO Read More »

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan …

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO Read More »

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan …

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO Read More »

Seri Keterbukaan Informasi : Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atau dikenal juga sebagai hak konstitusi warga negara. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur melalui berbagai kebijakan/peraturan perundangan, dari mulai undang-undang sampai peraturan teknis pelaksanaan. Misi penting pelayanan …

Seri Keterbukaan Informasi : Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran …

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk …

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013 Read More »

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat, …

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring dengan pemberlakuan desentralisasi …

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran Read More »

Scroll to Top
Skip to content