“URGENSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERFOKUS PADA PEMERATAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA”
Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dituangkan dalam UU No. 21/2001. Secara umum, Otsus memberikan jaminan perlindungan hak-hak OAP.
Kebijakan Otsus ditopang dengan pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Otsus sebesar 2% dari total plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang diutamakan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Selain dana Otsus, juga ada dana tambahan yang besarnya tentatif, tergantung usulan dari Provinsi yang diutamakan untuk pembiayaan infrastuktur. Alokasi dana ini disebut dengan dana tambahan infrastruktur (DTI). Nilai transfer Dana Otsus dan DTI memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data APBN, Dana Otsus dan DTI naik lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2010 Dana Otsus dan DTI sebesar Rp5,9 triliun, dan pada tahun 2020 ini menjadi sebesar Rp13 triliun.
Memasuki masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pemerintah Pusat mengusung kebijakan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalan Trans Papua-Papua Barat. Kebijakan ini ditempuh untuk membuka isolasi sehingga akan mempercepat distribusi logistik dan orang. Kelancaran distribusi logistik diyakini dapat menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, sedangkan kelancaran distribusi orang diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
