Author name: PATTIRO

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak […]

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Read More »

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot

Siaran Pers / Oleh

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot Read More »

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan amanat Undang-Undang Desa untuk mengalirkan setidaknya 80% dana desa pada pencairan tahap kedua, Agustus lalu. Bahkan pada awal Oktober, sebagaimana temuan di kawasan timur Indonesia, masih ada desa yang hanya menerima 60% dari dana tersebut. Sejauh ini, pencairan dana sebesar lebih dari Rp 20 triliun

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa Read More »

PATTIRO Luncurkan SMS Lontara untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2011 hingga 2013, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto cukup rendah yaitu tak lebih dari 61 per seratus ribu kelahiran hidup. Namun, angka tersebut justru meroket tajam hampir tiga kali lipat menjadi 169 pada tahun 2012. Namun, berdasarkan data yang

PATTIRO Luncurkan SMS Lontara untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Read More »

Aktivis Difabel di Labuapi Mulai Menggeliat

Peristiwa / Oleh

Dukungan yang PATTIRO berikan kepada sahabat difabel di Kabupaten Lombok Barat hingga Oktober, 2015 telah berjalan selama satu semester. Dalam jangka waktu ini, satu perubahan penting yang dapat disorot adalah terbentuknya komunitas aktivis difabel. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas (PPPD) Kecamatan Labuapi yang mulai bergiat sejak 27 Juli 2015. Kerja sama dengan Puskesmas

Aktivis Difabel di Labuapi Mulai Menggeliat Read More »

Tekan Angka Kematian Ibu, PATTIRO Luncurkan SMS MatraSTAT

Peristiwa / Oleh

Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, angka kematian ibu pada tahun 2014 mencapai 144 per seratus ribu kelahiran hidup. Alih-alih menurun, rasio kematian ibu justru meningkat pada tahun 2015 menjadi 147 per seratus ribu kelahiran hidup. Ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan

Tekan Angka Kematian Ibu, PATTIRO Luncurkan SMS MatraSTAT Read More »

PATTIRO Luncurkan Aplikasi SMS Gateway untuk Pusat Layanan Aduan Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama PATTIRO Kota Surakarta dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta meluncurkan sebuah aplikasi berplatform SMS Gateway bernama SMS PANDAN (Pusat Layanan Aduan Kesehatan). Pelayanan lewat pesan singkat ini dibuat untuk mempermudah masyarakat Surakarta dalam menyampaikan aspirasi atau keluhannya terkait pelayanan kesehatan yang

PATTIRO Luncurkan Aplikasi SMS Gateway untuk Pusat Layanan Aduan Kesehatan Read More »

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial

Peristiwa / Oleh

Meski Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-Undang Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011 lalu, sampai saat ini, pengimplementasian peraturan ini masih jauh dari yang selama ini diharapkan. Seperti di Kabupaten Sorong, Papua Barat, masih banyak hak-hak difabel yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat pun seringkali masih mengucilkan para difabel sehingga mereka terekslusi dari lingkungan sosialnya.

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial Read More »

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong

Peristiwa / Oleh

Memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh warga negara. Setidaknya itulah yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun sayangnya, sampai saat ini negara terkesan masih setengah-setengah memenuhi hak para difabel akan perlindungan dan memperoleh kesejahteraan sosial. Untuk mendorong peran pemerintah sebagai pemenuh hak-hak dasar masyarakatnya terutama para difabel, bekerja sama dengan Pusat Telaah dan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku, Publikasi / Oleh

Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Read More »

Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Siaran Pers / Oleh

Pada 17 Februari 2016, masa jabatan anggota atau komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode saat ini akan berakhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, anggota Ombudsman RI akan dipilih melalui sepuluh tahapan dengan total waktu 189 hari kerja. Pada 27 Juli 2015, Presiden telah membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman RI yang beranggotakan tujuh

Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran Read More »

PATTIRO JEKA Gelar Workshop di Aula Kantor Bupati Jeneponto

Peristiwa / Oleh

JENEPONTO – Lembaga Pusat Telaah Informasi dan Regional Kabupaten Jeneponto (PATTIRO JEKA) menggelar kegiatan Workshop yang dibuka oleh Bupati Jeneponto Drs. Iksan Iskandar.Msi di ruang aula Kantor Bupati Jeneponto pada Kamis, 6 Agustus 2015. Acara yang bertemakan “Worshop Perkenalan Penguatan Warga dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel” ini dihadiri oleh sekitar 300

PATTIRO JEKA Gelar Workshop di Aula Kantor Bupati Jeneponto Read More »

Scroll to Top