Pelayanan Publik

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin

Oleh

Ringkasan Buku ini berangkat dari kesenjangan ganda: masyarakat belum sepenuhnya paham apa saja hak mereka dan cara memperolehnya, sementara penyelenggara layanan publik pun belum sepenuhnya menyadari perannya untuk melayani dengan baik. Isi utama buku: Penjelasan dasar tentang apa itu pelayanan publik, apa yang wajib disediakan negara, serta landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban tersebut. […]

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Oleh

Mulai November 2005 Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan program “Pengembangan Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat Daerah”. Program ini dilaksanakan di tiga Kota di Pulau Jawa, yaitu Kota Tangerang Propinsi Banten, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Dua bulan kemudian, Februari 2006 mulai dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Oleh

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Oleh

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

Oleh

UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (self-governing community). Dengan demikian warga Desa akan

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa Read More »

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

Oleh

UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (self-governing community). Dengan demikian warga Desa akan

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa Read More »

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016

Oleh

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016 Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

Oleh

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

Oleh

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC).

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

Oleh

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang Read More »

Scroll to Top