Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan […]

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?

Pada tanggal 29 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam keputusan menteri tersebut, terdapat 380 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU sebesar 35%.

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut? Read More »

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah?

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemangkasan jenjang kepangkatan struktural atau eselon. Dari lima eselon cukup menjadi dua eselon yakni eselon I dan II. Sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Melalui

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah? Read More »

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua

Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dituangkan dalam UU No. 21/2001. Secara umum,

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua Read More »

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

Taman Nasional (TN) adalah benteng terakhir perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Luasnya mencapai 16,2 juta hektare, atau 59,81% dari total kawasan konservasi seluas 27,14 juta hektare. TN berfungsi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya bagi komunitas lokal dan adat, sehingga perannya perlu dioptimalkan untuk mendukung target RPJMN 2020-2024 di sektor lingkungan hidup dan pariwisata. Namun pengelolaannya terkendala

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Read More »

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional

Secara umum kawasan hutan Indonesia selain sebagai kawasan konservasi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Survei BPS tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Adapun persentase desa di dalam hutan sebanyak 2,48% atau sekitar 2.037 desa, dan di sekitar hutan sebanyak 23,42% atau sebesar 19.247 desa,

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional Read More »

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Dilihat dari jumlah partisipan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Read More »

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Dilihat dari jumlah partisipan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Read More »

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan (Masukan untuk Draft RPJMN 2020-2024)

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019, realisasi capaian masih rendah dan

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan (Masukan untuk Draft RPJMN 2020-2024) Read More »

Scroll to Top