Description
Pembangunan inklusif, menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), adalah proses memastikan semua kelompok terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas, dapat terlibat dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. Paradigma ini muncul karena orientasi pembangunan sejak 1980-an terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, sehingga menimbulkan deprivasi sosial. Pembangunan inklusif di Indonesia masih jauh dari ideal. Dalam Inclusive Growth and Development Index 2017 dari World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 22 dari 79 negara berkembang, di bawah Thailand (12), Tiongkok (15), dan Malaysia (16). Skor indikator inklusinya hanya 3,57 dari skala 7, akibat ketimpangan pendapatan bersih, ketimpangan kemakmuran, dan tingkat kemiskinan. Pemerintah merespons kebutuhan penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No. 8 Tahun 2016, menggantikan UU No. 4 Tahun 1997. Namun, undang-undang saja belum menjamin terpenuhinya hak dasar mereka, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan dokumen kependudukan.
Buku ini memotret inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang ramah disabilitas hasil Program Peduli Fase 1 (2015–2016), sekaligus menganalisis peluangnya untuk direplikasi dan ditingkatkan skalanya (scale up). Setiap kasus mencakup masalah yang dihadapi penyandang disabilitas, proses inovasi yang melibatkan mereka dan para pemangku kepentingan, hasil dan dampaknya, serta peluang replikasinya. Kajian ini merupakan bagian dari pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dan diharapkan menjadi bahan advokasi nasional untuk memperbaiki kebijakan pelayanan publik yang ramah disabilitas.




