DBH DR

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Penelitian, Publikasi / Oleh

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah …

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Upaya Mempertahankan Capaian SDGs Melalui Program RHL

Berita, Peristiwa / Oleh

Capaian SDGs Kalimantan Timur pada 2022 masuk dalam indikator baik dalam pilar ekonomi dan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas kawasan hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Pernyataan ini mengemuka pada Diskusi Multi Pihak terkait Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Pusat Telaah dan Informasi …

Upaya Mempertahankan Capaian SDGs Melalui Program RHL Read More »

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang …

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Sumatera Barat

Berita, Peristiwa / Oleh

Terhitung per akhir 2021, Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan merilis data mengenai sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang ada di daerah. Berdasarkan data tersebut, masih banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengoptimalkan pengelolaan DBH DR. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, …

Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Sumatera Barat Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil …

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Infografis, Publikasi / Oleh

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH …

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan …

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Peristiwa / Oleh

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di …

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial Read More »

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

Siaran Pers / Oleh

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Jakarta, 14 Januari 2018 Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018 “Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018” Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya …

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Read More »

Scroll to Top
Skip to content