Difabel

PATTIRO: Butuh Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Selesaikan Masalah Difabel

Siaran Pers / Oleh

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 tidak lantas membuat para difabel di Indonesia berlega hati. Pasalnya, PATTIRO menilai sampai saat ini masih ada beberapa hal di dalam RUU tersebut yang belum sesuai dengan harapan para difabel, terutama terkait dengan jumlah kementerian yang menjadi penanggung jawab […]

PATTIRO: Butuh Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Selesaikan Masalah Difabel Read More »

Peringati Hari Disabilitas Internasional, PATTIRO: Masih Terlalu Banyak Masalah!

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Setiap tanggal 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sejak dideklarasikan pada tahun 1992 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, hingga saat ini, sayangnya, difabel di Indonesia masih menjadi kelompok yang terpinggirkan. PATTIRO memandang DPR masih lambat dalam membahas Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. “Kawan-kawan difabel awalnya berharap mendapat kado manis berupa pengesahan RUU Penyandang Disabilitas menjadi

Peringati Hari Disabilitas Internasional, PATTIRO: Masih Terlalu Banyak Masalah! Read More »

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci

Peristiwa / Oleh

RUMAH barak bercat putih dengan teras kecil di bagian depan tampak bia­sanya saja, halamannya bersih sama dengan dua rumah barak di sebelahnya. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Namun siapa sangka, dibalik bersihnya rumah itu, ditinggali seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik. Untuk menemukan rumahnya tidak gampang, Koran ini sengaja mendatanginya untuk

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci Read More »

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut. Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas.

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas Read More »

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Read More »

Aktivis Difabel di Labuapi Mulai Menggeliat

Peristiwa / Oleh

Dukungan yang PATTIRO berikan kepada sahabat difabel di Kabupaten Lombok Barat hingga Oktober, 2015 telah berjalan selama satu semester. Dalam jangka waktu ini, satu perubahan penting yang dapat disorot adalah terbentuknya komunitas aktivis difabel. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas (PPPD) Kecamatan Labuapi yang mulai bergiat sejak 27 Juli 2015. Kerja sama dengan Puskesmas

Aktivis Difabel di Labuapi Mulai Menggeliat Read More »

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial

Peristiwa / Oleh

Meski Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-Undang Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011 lalu, sampai saat ini, pengimplementasian peraturan ini masih jauh dari yang selama ini diharapkan. Seperti di Kabupaten Sorong, Papua Barat, masih banyak hak-hak difabel yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat pun seringkali masih mengucilkan para difabel sehingga mereka terekslusi dari lingkungan sosialnya.

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial Read More »

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong

Peristiwa / Oleh

Memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh warga negara. Setidaknya itulah yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun sayangnya, sampai saat ini negara terkesan masih setengah-setengah memenuhi hak para difabel akan perlindungan dan memperoleh kesejahteraan sosial. Untuk mendorong peran pemerintah sebagai pemenuh hak-hak dasar masyarakatnya terutama para difabel, bekerja sama dengan Pusat Telaah dan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong Read More »

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga puluh daftar pembahasan prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015 menghembuskan angin segar pada perjuangan pemenuhan hak-hak dasar para difabel. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masalah pendataan jumlah dan karakteristik difabel. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki data terpilah difabel yang

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel Read More »

Scroll to Top