Skip to content

Kementerian keuangan

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang […]

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Sumatera Barat

Berita, Peristiwa / Oleh

Terhitung per akhir 2021, Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan merilis data mengenai sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang ada di daerah. Berdasarkan data tersebut, masih banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengoptimalkan pengelolaan DBH DR. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,

Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Sumatera Barat Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Berita, Peristiwa / Oleh

Penulis : Nurjanah Sejumlah perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil dan akademisi menghadiri Workshop “Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” yang digelar pada 22 Januari 2020 di Surabaya oleh PATTIRO dan The Asia Foundation (TAF). Pada workshop itu hadir pula perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Scroll to Top