PATTIRO Semarang

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan

Oleh: Dwi Yunita Prismawati – Aktivis PATTIRO Semarang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam …

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Read More »

Tekan Angka Kematian Ibu, PATTIRO Luncurkan SMS MatraSTAT

Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, angka kematian ibu pada tahun 2014 mencapai 144 per seratus ribu kelahiran hidup. Alih-alih menurun, rasio kematian ibu justru meningkat pada tahun 2015 menjadi 147 per seratus ribu kelahiran hidup. Ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan …

Tekan Angka Kematian Ibu, PATTIRO Luncurkan SMS MatraSTAT Read More »

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI …

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi. Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai Satu Miliar Rupiah. Disebutkan juga bahwa permintaan informasi Suhardi adalah pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB. …

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi Read More »

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 (tujuh) Komisioner KI Pusat Periode 2009–2013, maka masa bakti ketujuh Komisioner tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2013.  Artinya sejak hari Senin, 3 Juni 2013, dua hari lalu, Komisi Informasi Pusat tidak memiliki komisioner definitif yang dapat bekerja melayani pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi …

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden Read More »

Scroll to Top
Skip to content