undang-undang desa

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu warga …

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa Read More »

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Memo Kebijakan / Oleh

Sejak dulu, desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah …

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa Read More »

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh Ahmad Romdoni* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Local Governance Forum[1] (LGF) Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa pada Rabu, 7 September 2016 di Jakarta dengan tema “Mempertangguh BUM Desa untuk Memperkuat Ekonomi Desa”. Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO, pegiat berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu desa, dan sejumlah …

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa Read More »

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Karina Sari* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan para ahli untuk membahas hasil temuan PATTIRO mengenai masalah desa adat dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, pada Selasa, 6 September 2016, di Jakarta.  Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO dan beberapa pakar desa adat seperti Guru Besar Ilmu …

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli Read More »

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada hari Rabu lalu, tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan menteri di Kabinet Kerja. Salah satu nama baru yang muncul pada reshuffle menteri jilid dua tersebut adalah Eko Putro Sanjoyo yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menggantikan Marwan Jafar. Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo mengatakan …

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru Read More »

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu …

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID Read More »

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa …

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa Read More »

Menata Ulang Perencanaan Desa dan Kawasan Pedesaan

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa, Desa telah mengalami perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perubahan tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah Desa. Sebagaimana yang telah dibahas dalam musyawarah desa, perencanaan desa kini menjadi wewenang desa. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan Desa. Hingga akhir bulan Mei 2015, belum ada dana …

Menata Ulang Perencanaan Desa dan Kawasan Pedesaan Read More »

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan

Siaran Pers / Oleh

Baru setahun pemerintah menjalankan aturan tentang pemberian dana desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melonjak tajam. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada akhir tahun 2014, baru terdapat sekitar 4 ribu BUMDes. Namun, data per Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di tanah air sudah mencapai lebih dari …

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan Read More »

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Dalam sistem pembangunan lama, desa menjadi obyek dari pembangunan. Namun, hadirnya Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Sistem baru ini dikhawatirkan mengurangi kemampuan aparat desa untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa. Artikel ini mencoba memberikan cara untuk mewujudkan sistem pembangunan “desa membangun” yang terinspirasi dari …

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur Read More »

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Partisipasi Masyarakat Desa Tahukah anda jika ada pemerintah desa di Kepulauan Selayar yang menjalin pengalihan mata air secara sepihak dari pengelolaan komunitas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Bagaimana bisa seperti demikian?  Kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat desa jika PDAM yang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) diberi kewenangan untuk mengelolanya? …

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa

Buku / Oleh

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki …

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content