Skip to content

undang-undang desa

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan amanat Undang-Undang Desa untuk mengalirkan setidaknya 80% dana desa pada pencairan tahap kedua, Agustus lalu. Bahkan pada awal Oktober, sebagaimana temuan di kawasan timur Indonesia, masih ada desa yang hanya menerima 60% dari dana tersebut. Sejauh ini, pencairan dana sebesar lebih dari Rp 20 triliun […]

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku, Publikasi / Oleh

Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Read More »

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Siaran Pers / Oleh

JAKARTA – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%.. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan Menteri Desa,

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 21 April 2015 – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO), Sad Dian Utomo menyatakan bahwa Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa Read More »

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan, target Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di sejumlah desa, perlu diimbangi dengan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dian mengatakan, pemerintah sebaiknya memfokuskan pendirian BUMDes pada desa-desa yang kondisi pemerintahan desanya sudah

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Read More »

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan penyimpangan yang justru dapat menjerat perangkat desa, jika dalam prakteknya tidak diberikan petunjuk dan arahan, serta pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengingat memasuki minggu ke-3 bulan Februari ini, sekitar 74.000 desa di Indonesia mulai bersiap untuk mendapatkan pencairan dana desa termin

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa Read More »

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun  2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1).  Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi

Peristiwa / Oleh

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, menegaskan, pembangunan desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif. “Desa harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kita ingin pembangunan di level desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi,” kata Budiman. Selama ini desa hanya dijadikan sebagai objek kebijakan dari

Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi Read More »

Scroll to Top