Penelitian

Memo Kebijakan #4, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

korup

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah

gender

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden

Screen Shot 2016-04-22 at 11.32.12

Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara lainnya di kawasan ASEAN, yakni Kamboja (115), Filipina (129), Thailand (130), dan Birma (140). Selain beberapa indikator seperti tingkat kriminalitas, kekerasan yang berlatar belakang sektarian dan lainnya, GPI juga memasukkan ‘teror politik’ sebagai salah

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing

Screen Shot 2016-04-22 at 11.41.44

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, kita dihadapkan pada dua pasangan Calon. Keduanya telah ditetapkan secara resmi sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, serta keduanya pun telah memperoleh nomor urutnya masing-masing. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh nomor urut Satu. Sedangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf