Siaran Pers

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010, Negara menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi. Namun, meskipun sudah enam tahun undang-undang tersebut diterapkan, pemenuhan hak untuk tahu masyarakat masih saja terganjal oleh beberapa hal. Tepat pada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September, Koalisi Freedom of

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP

IMG-20160818-WA0003

Dalam kurun waktu April – Desember 2015, terdapat 14 Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang telah memasuki seleksi periode kedua, yaitu: Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari ke-14 KI Provinsi,

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru

eko putro

Pada hari Rabu lalu, tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan menteri di Kabinet Kerja. Salah satu nama baru yang muncul pada reshuffle menteri jilid dua tersebut adalah Eko Putro Sanjoyo yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menggantikan Marwan Jafar. Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo mengatakan

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu

4 (1)

Baru saja beberapa waktu lalu dihebohkan dengan penemuan vaksin palsu, kini, masyarakat dan pemerintah kembali dikejutkan dengan penemuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang PATTIRO himpun dari berbagai media, kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut diduga dimiliki oleh sekitar 230 orang dari Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan

075082300_1459821226-20160404-Filipina-Luncurkan-Vaksin-Anti-DBD-Pertama-di-Dunia-AFP-1

Masyarakat kembali dibuat resah setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap pembuat dan pengedar vaksin balita palsu di Bekasi pada Rabu, 22 Juni 2016 lalu. Menanggapi hal tersebut, pada Minggu, 26 Juni 2016, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini tengah mendata rumah sakit yang mungkin memakai vaksin tersebut. Menteri