Author name: PATTIRO

Maya Rostanty Resmi Menggantikan Sad Dian Utomo Sebagai Direktur PATTIRO

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina No. 01/Y.PTIR/BP/X/2016, Maya Rostanty resmi diangkat menjadi Direktur PATTIRO menggantikan Sad Dian Utomo. Serah terima jabatan Direktur diselenggarakan pada Senin, 24/10/16 di hotel Soyfan Inn Tebet dihadiri oleh seluruh Pegiat PATTIRO, jaringan dan mitra kerja PATTIRO, serta keluarga besar PATTIRO Raya. Acara yang dikemas santai ini dimoderasi oleh Yulius Hendra. […]

Maya Rostanty Resmi Menggantikan Sad Dian Utomo Sebagai Direktur PATTIRO Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2015

Sebagai sebuah laporan tahunan, ini waktunya PATTIRO menjelaskan kembali berbagai upaya yang dilakukan selaras dengan tiga fokus area, yaitu transparansi, pelayanan publik, dan manajemen keuangan publik. Tahun 2015 waktunya memantapkan posisi PATTIRO pada dua isu andalan yaitu Kesehatan dan Desa. Yang saya sebut pertama sangat terkait dengan berbagai inisiatif yang berhasil diluncurkan dalam merespons berakhirnya

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2015 Read More »

Difabel di Kabupaten Lombok Barat Mulai Gunakan Kartu BPJS Kesehatan

Oleh Didik Purwondanu* Setelah memperoleh kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada April lalu, 160 difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai memanfaatkan kartu sakti tersebut untuk memperoleh pengobatan secara gratis. Marwiyah salah satunya. Warga Desa Bagek Polak itu nampak bungah saat menceritakan pengalamannya dioperasi di Rumah Sakit Umum

Difabel di Kabupaten Lombok Barat Mulai Gunakan Kartu BPJS Kesehatan Read More »

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010, Negara menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi. Namun, meskipun sudah enam tahun undang-undang tersebut diterapkan, pemenuhan hak untuk tahu masyarakat masih saja terganjal oleh beberapa hal. Tepat pada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September, Koalisi Freedom of

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu Read More »

Kewenangan Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Oleh Rokhmad Munawir* Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang terjadi pada periode waktu tertentu. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan iklim adalah perubahan suhu yang drastis, berubahnya curah hujan dan musim serta pola angin. Peristiwa perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain: aktivitas

Kewenangan Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim Read More »

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa

Oleh Ahmad Romdoni* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Local Governance Forum[1] (LGF) Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa pada Rabu, 7 September 2016 di Jakarta dengan tema “Mempertangguh BUM Desa untuk Memperkuat Ekonomi Desa”. Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO, pegiat berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu desa, dan sejumlah

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa Read More »

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2011, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 3.11% atau 7.4 juta jiwa di antaranya menyandang disabilitas. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun yang sama, jumlah difabel di tanah air berjumlah

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan Read More »

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli

Oleh: Karina Sari* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan para ahli untuk membahas hasil temuan PATTIRO mengenai masalah desa adat dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, pada Selasa, 6 September 2016, di Jakarta.  Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO dan beberapa pakar desa adat seperti Guru Besar Ilmu

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP

Dalam kurun waktu April – Desember 2015, terdapat 14 Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang telah memasuki seleksi periode kedua, yaitu: Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari ke-14 KI Provinsi,

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP Read More »

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya

Oleh Riska Hasan Amelia* Organisasi difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa diremehkan. Pergerakan yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Lingsar Bergerak (KDLB) dan Pusat Pengembangan Potensi Difabel (P3D) Labuapi di Lombok Barat tidak berhenti pada pengorganisasian di simpul kecamatan. Bahkan pada bulan Maret dan Juni 2016, kedua organisasi itu telah berhasil

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya Read More »

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru

Pada hari Rabu lalu, tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan menteri di Kabinet Kerja. Salah satu nama baru yang muncul pada reshuffle menteri jilid dua tersebut adalah Eko Putro Sanjoyo yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menggantikan Marwan Jafar. Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo mengatakan

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru Read More »

Scroll to Top
Skip to content