Author name: PATTIRO

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh Ahmad Romdoni* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Local Governance Forum[1] (LGF) Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa pada Rabu, 7 September 2016 di Jakarta dengan tema “Mempertangguh BUM Desa untuk Memperkuat Ekonomi Desa”. Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO, pegiat berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu desa, dan sejumlah […]

PATTIRO Selenggarakan Local Governance Forum Bahas Persoalan BUM Desa Read More »

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pembelajaran, Publikasi / Oleh

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2011, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 3.11% atau 7.4 juta jiwa di antaranya menyandang disabilitas. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun yang sama, jumlah difabel di tanah air berjumlah

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan Read More »

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Karina Sari* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan para ahli untuk membahas hasil temuan PATTIRO mengenai masalah desa adat dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, pada Selasa, 6 September 2016, di Jakarta.  Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO dan beberapa pakar desa adat seperti Guru Besar Ilmu

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam kurun waktu April – Desember 2015, terdapat 14 Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang telah memasuki seleksi periode kedua, yaitu: Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari ke-14 KI Provinsi,

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP Read More »

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh Riska Hasan Amelia* Organisasi difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa diremehkan. Pergerakan yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Lingsar Bergerak (KDLB) dan Pusat Pengembangan Potensi Difabel (P3D) Labuapi di Lombok Barat tidak berhenti pada pengorganisasian di simpul kecamatan. Bahkan pada bulan Maret dan Juni 2016, kedua organisasi itu telah berhasil

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya Read More »

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada hari Rabu lalu, tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan menteri di Kabinet Kerja. Salah satu nama baru yang muncul pada reshuffle menteri jilid dua tersebut adalah Eko Putro Sanjoyo yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menggantikan Marwan Jafar. Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo mengatakan

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru Read More »

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu

Berita, Peristiwa / Oleh

Baru saja beberapa waktu lalu dihebohkan dengan penemuan vaksin palsu, kini, masyarakat dan pemerintah kembali dikejutkan dengan penemuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang PATTIRO himpun dari berbagai media, kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut diduga dimiliki oleh sekitar 230 orang dari Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu Read More »

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga

Peristiwa / Oleh

Cerita dari Lapangan oleh Sadaruddin* Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Boto Mallangga memiliki luas sekitar 23.75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar empat ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga Read More »

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan

Berita, Peristiwa / Oleh

Masyarakat kembali dibuat resah setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap pembuat dan pengedar vaksin balita palsu di Bekasi pada Rabu, 22 Juni 2016 lalu. Menanggapi hal tersebut, pada Minggu, 26 Juni 2016, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini tengah mendata rumah sakit yang mungkin memakai vaksin tersebut. Menteri

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan Read More »

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID Read More »

Scroll to Top
Skip to content