Author name: PATTIRO

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua

PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya […]

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »

Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah penghasil tambang dengan potensi sumber daya alam yang besar. Meski demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, yakni sebesar 12,95% (BPS, 2023). Pemerintah daerah perlu memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini karena kemiskinan berkorelasi dengan masalah-masalah sosial lain, seperti

Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat Read More »

Workshop Pengenalan Panduan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Jayapura

Panduan Monitoring dan Evaluasi untuk Mengawal Kebijakan ADK di Kabupaten Jayapura

Panduan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan dalam mengawal pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK/ADD). Panduan ini berguna untuk berbagai pihak dalam melihat perkembangan pemanfaatan ADK yang dikelola oleh pemerintah kampung. Sebagai upaya mewujudkan panduan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ADK, PATTIRO bersama Pt. PPMA melalui Program JAiPA menyusun panduan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ADK untuk

Panduan Monitoring dan Evaluasi untuk Mengawal Kebijakan ADK di Kabupaten Jayapura Read More »

Peserta kegiatan dari Universitas Bojonegoro sedang melakukan kegiatan penanaman.

Pengembangan Kawasan Agroforestri di Desa Sukoharjo untuk Serap Emisi Karbon dan Tingkatkan Pendapatan Warga

Pemerintah Desa (Pemdes) Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro bersama warga, perguruan tinggi, dan beberapa kelompok masyarakat sipil melakukan penanaman pohon untuk konservasi lingkungan dan pengembangan kawasan agroforestri di Desa Sukoharjo, pada Minggu (4/2/24). Ke depan, kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemdes dan warga setempat. Rangkaian kegiatan ini meliputi penanaman bibit Pohon

Pengembangan Kawasan Agroforestri di Desa Sukoharjo untuk Serap Emisi Karbon dan Tingkatkan Pendapatan Warga Read More »

Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF

Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua bekerja sama dengan PATTIRO memfasilitasi pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Jayapura. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil, seperti akademisi dan masyarakat adat. Sebelum kehadiran MSF, Kabupaten Jayapura telah memiliki forum kolaborasi yaitu Gugus

Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF Read More »

Laporan Auditor Independen 2022

No. LAI: 000021/2. 1351/au.2/11/1236-1/1/XII/2023 Kepada yang terhormat Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) Jakarta Opini Kami telah mengaudit laporan keuangan YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perobahan asset neto dan laporan arus kas untuk

Laporan Auditor Independen 2022 Read More »

Perlu Ada Program Pemberdayaan Perempuan Khusus untuk Kelompok Pekka

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke kantor PATTIRO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 28 November 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai pemberdayaan Pekka di daerah kerja masing-masing juga implementasi

Perlu Ada Program Pemberdayaan Perempuan Khusus untuk Kelompok Pekka Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan RHL yang dilaksanakan dengan perusahaan yang dikontrak. Pelibatan KTH yang dimulai dari proses perencanaan membuat mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi untuk menjaga tanaman lantaran dilibatkan dari awal. Hal ini mengemuka pada Diseminasi

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Pengembangan Peta Jalan untuk Menyukseskan Program PAUD HI

Kebijakan terkait program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan anak usia dini secara menyeluruh harus dipastikan berjalan dalam satu koridor agar tujuan selaras. Hal ini mengemuka pada audiensi yang dilakukan PATTIRO kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Pengembangan Peta Jalan untuk Menyukseskan Program PAUD HI Read More »

Scroll to Top
Skip to content