Author name: PATTIRO

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan RHL yang dilaksanakan dengan perusahaan yang dikontrak. Pelibatan KTH yang dimulai dari proses perencanaan membuat mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi untuk menjaga tanaman lantaran dilibatkan dari awal. Hal ini mengemuka pada Diseminasi […]

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Pengembangan Peta Jalan untuk Menyukseskan Program PAUD HI

Kebijakan terkait program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan anak usia dini secara menyeluruh harus dipastikan berjalan dalam satu koridor agar tujuan selaras. Hal ini mengemuka pada audiensi yang dilakukan PATTIRO kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Pengembangan Peta Jalan untuk Menyukseskan Program PAUD HI Read More »

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Minim

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Perhutanan Sosial masih simbolik, artinya kehadirannya ada namun hanya sebatas di daftar hadir. Pada hampir di setiap pertemuan untuk pengambilan keputusan di tingkat tapak, perempuan hanya berperan sebagai sesi konsumsi yang mengatur sajian rapat. Sementara itu, laki-laki akan fokus mengikuti alur pertemuan sampai pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Minim Read More »

Upaya Mempertahankan Capaian SDGs Melalui Program RHL

Capaian SDGs Kalimantan Timur pada 2022 masuk dalam indikator baik dalam pilar ekonomi dan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas kawasan hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Pernyataan ini mengemuka pada Diskusi Multi Pihak terkait Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Pusat Telaah dan Informasi

Upaya Mempertahankan Capaian SDGs Melalui Program RHL Read More »

Menggandeng Anak Muda Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Pada dua dasawarsa terakhir, dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan daerah Papua secara massif semakin terlihat. Pelestarian lingkungan hidup di daerah Papua memerlukan perhatian lebih, termasuk melibatkan stakeholder yang lebih luas untuk sama-sama menjaga lingkungan Papua. Pemuda dapat menjadi mitra penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk memastikan kemanfaatan dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan daerah. Sebagai

Menggandeng Anak Muda Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup Read More »

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Menjadi Isu Strategis dalam Program MSF Sarmi

Pengembangan Ekonomi menjadi perhatian dalam diskusi anggota Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Sarmi, sejalan dengan rencana strategis (renstra) MSF periode 2021-2026. Hal ini lantaran kebanyakan kelompok masyarakat sipil yang melakukan peningkatan kapasitas masyarakat pada pengembangan ekonomi di Kabupaten Sarmi selama ini kebanyakan hanya fokus pada pengelolaan produk saja, tetapi belum menjangkau strategi pemasaran produk

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Menjadi Isu Strategis dalam Program MSF Sarmi Read More »

Foto Bersama dengan Bupati Kabupaten Merauke

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke

Sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), untuk menggelar Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke, Selasa (1/8) di Halogen Hotel Merauke. Skema penerapan TAKE merupakan suatu skema insentif

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke Read More »

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua

Forum multi pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) merupakan suatu kerja sama lintas sektor atau stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, swasta, dan masyarakat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Forum ini memiliki tujuan bersama untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pembangunan daerah. Setiap pihak membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga menciptakan sinergi yang

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua Read More »

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah

Pemenuhan hak warga negara sudah seharusnya dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan sekaligus melaksanakan agenda pembangunan di tingkat daerah dengan dukungan anggaran yang memadai. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, masyarakat perlu turut mengawal  perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penting bagi masyarakat

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah Read More »

Scroll to Top
Skip to content