Berita
- Beranda
- Siaran Pers
PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa
Oktober 18, 2015
Siaran Pers
Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan
Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran
Agustus 26, 2015
Siaran Pers
Pada 17 Februari 2016, masa jabatan anggota atau komisioner Ombudsman Republik
PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel
Juni 23, 2015
Siaran Pers
Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga
PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat
Mei 1, 2015
Siaran Pers
Jakarta, 1 Mei 2015 – Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa
April 24, 2015
Siaran Pers
JAKARTA – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama
Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa
April 24, 2015
Siaran Pers
Jakarta, 21 April 2015 – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa
Siaran Pers | PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa
Maret 23, 2015
Siaran Pers
Jakarta, 23 Maret 2015 – Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian
PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa
Maret 23, 2015
Siaran Pers
Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO),
PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi
Maret 6, 2015
Siaran Pers
Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa
Februari 24, 2015
Siaran Pers
Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan
Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan
Desember 31, 2014
Siaran Pers
Berikut ini merupakan siaran pers diskusi publik koalisi Publish What
PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial
Desember 24, 2014
Siaran Pers
PATTIRO meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera mengimplementasikan sistem penanganan
Berita
Main Menu