pelayanan publik

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial

Peristiwa / Oleh

Meski Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-Undang Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011 lalu, sampai saat ini, pengimplementasian peraturan ini masih jauh dari yang selama ini diharapkan. Seperti di Kabupaten Sorong, Papua Barat, masih banyak hak-hak difabel yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat pun seringkali masih mengucilkan para difabel sehingga mereka terekslusi dari lingkungan sosialnya. […]

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial Read More »

Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Siaran Pers / Oleh

Pada 17 Februari 2016, masa jabatan anggota atau komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode saat ini akan berakhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, anggota Ombudsman RI akan dipilih melalui sepuluh tahapan dengan total waktu 189 hari kerja. Pada 27 Juli 2015, Presiden telah membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman RI yang beranggotakan tujuh

Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

Penelitian / Oleh

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

Penelitian / Oleh

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC).

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

Penelitian / Oleh

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan untuk

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Penelitian / Oleh

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

Penelitian / Oleh

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur Read More »

PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan nasional yang terintegrasi dengan akuntabilitas sosial. Pendekatan akuntabilitas sosial bisa dilakukan untuk menangani masalah yang bisa diselesaikan di unit pelayanan. Jadi tidak semua keluhan harus diselesaikan ORI.  Di sisi lain, integrasi dengan mekanisme pengaduan nasional menjadi penting karena tidak semua keluhan masyarakat bisa diselesaikan

PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Publikasi / Oleh

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit) Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Buku / Oleh

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang tersebut tidak lagi sekedar apa yang bisa dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi namun sudah berdasarkan detail kinerja sehingga masyarakat

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

Siaran Pers / Oleh

Awal pekan keempat Januari 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan bahwa masih ada sekitar 449 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerja pelayanan publiknya berada di bawah kategori baik. Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gatot Sugiarto mengungkapkan, dari hasil evaluasi atas seluruh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia pada

Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Scroll to Top
Skip to content