Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Pebruari 24, 2012

Masih banyak keluhan masyarakat tentang biaya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, maupun KTP yang mahal. Keluarga pemegang Kartu Asuansi Kesehatan bagi Keluraga Miskin (Askeskin) sering merasa mendapatkan perlakuan yang tidak ramah, diremehkan, bahkan ada yang tidak dilayani dengan alasan sarana yang tersedia sudah penuh.

Dalam penyelenggaraan pendidikan juga demikian. Masih ada upaya mengelola dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang tidak transparan dan tanpa partisipasi masyarakat.

Pada bagian awal buku ini akan memberikan gambaran umum tentang kondisi pelayanan publik di era otonomi daerah. Ada beberapa
contoh peningkatan kualitas tapi masih sangat banyak yang tidak mengalami perbaikan. Pada bagian kedua, akan diuraikan gagasan
tentang mekanisme komplain bagi masyarakat yang tidak puas atau kecewa terhadap pelayanan publik yang diterimanya. Hal yang tidak kalah penting adalah tentang arti penting adanya mekanisme komplain yang bisa menjadi proses input untuk perbaikan pelayanan publik secara sistematis.

Pada bagian ketiga, diuraikan proses pengoranisasian dan capaian-capaian upaya implementasi mekanisme komplain berbasis patisipasi masyarakat daerah. Banyak pengalaman dalam pengorganisasian basis, dalam interaksi dan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik, maupun dalam pengorganisasian para pelaku untuk mendukung advokasi Raperda Pelayanan publik. Ada pengalaman community centre dalam berinteraksi dengan penyelenggara pelayanan publik, menerima dan mengadvokasi pengaduan masyarakat, dan lain-lain.

Di bagian keempat, ada beberapa pembelajaran dari pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat basis, asistensi penyelenggara
pelayanan publik, maupun advokasi kebijakan. Pembelajaran tersebut mungkin bermanfaat pada saat menghadapi siatuasi serupa di tempat dan waktu yang berbeda.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan mekanisme komplain terhadap pelayanan publik berbasis partisipasi
masyarakat daerah memang menuju banyak arah. Meskipun begitu, muaranya hanya satu –yaitu meningkatnya kapasitas dan tersedianya ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penulis:
Ilham Cendikia
Agus Wibowo
Rohidin Sudarno
Maya Rostanti

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.