Jakarta, 21 Oktober 2026 — Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD), pertanyaan ini menjadi penting untuk memastikan program pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Menjawab tantangan tersebut, PATTIRO bersama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menggelar diskusi Focus Group Discussion/FGD bertajuk “Memperkuat Resiliensi Fiskal Daerah dalam Pembangunan Lestari”.

Kegiatan ini melibatkan organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk membahas hasil kajian mengenai dampak penurunan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah, khususnya di delapan kabupaten anggota LTKL. Selain mendalami temuan kajian, diskusi ini bertujuan mempertajam rekomendasi kebijakan dan merumuskan strategi advokasi bersama agar kebijakan fiskal nasional lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan agenda pembangunan lestari.

Penurunan TKD dan Tantangan Pembangunan Lestari

Ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat daerah rentan terhadap pengurangan anggaran. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memprioritaskan belanja pegawai dan pelayanan dasar, sementara program perlindungan lingkungan dan pembangunan lestari berisiko mengalami pemangkasan.

Dampaknya meliputi terbatasnya pengelolaan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, mitigasi bencana, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal tidak hanya mempengaruhi pengelolaan anggaran, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Mendorong Resiliensi Fiskal Daerah

PATTIRO dan LTKL menekankan pentingnya membangun resiliensi fiskal, yaitu kemampuan daerah untuk menghadapi tekanan anggaran, beradaptasi terhadap perubahan, dan memperkuat ketahanan keuangan dalam jangka panjang.

Kajian mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari menyesuaikan belanja untuk menghadapi tekanan jangka pendek, mengupayakan peningkatan pendapatan daerah, hingga mengakses program pendanaan dari pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan, terutama ketika penyesuaian anggaran belum sepenuhnya didasarkan pada analisis dampak dan kebutuhan pembangunan setiap daerah.

Karena itu, penguatan resiliensi fiskal perlu disertai perubahan pendekatan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada besaran belanja yang dapat dikurangi, tetapi juga perlu mempertimbangkan manfaat, dampak, dan urgensi setiap program. Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menghilangkan program penting yang mendukung perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Arah Rekomendasi Kebijakan

Diskusi menghasilkan tiga rekomendasi utama untuk memperkuat kebijakan fiskal daerah melalui advokasi di tingkat nasional:

1. Memperkuat tata kelola Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah pusat perlu memastikan alokasi TKD dilakukan secara transparan, mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan.
2. Meningkatkan resiliensi fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan evaluasi belanja (spending review), memperbaiki kualitas perencanaan, serta menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) sesuai kapasitas masing-masing.
3. Memperluas akses pendanaan alternatif. Daerah perlu mengembangkan sumber pembiayaan di luar TKD, seperti pendanaan berbasis lingkungan, nilai ekonomi karbon, obligasi daerah, dan obligasi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Memperkuat Kolaborasi untuk Advokasi Nasional

FGD menjadi ruang kolaborasi bagi organisasi masyarakat sipil untuk menyatukan perspektif dan memperkuat advokasi berbasis bukti terkait kebijakan fiskal nasional. Diskusi ini menyoroti pentingnya menunjukkan dampak kebijakan fiskal terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam mempertahankan program pembangunan lestari, sekaligus membangun kesepahaman mengenai arah advokasi bersama.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, meliputi perbaikan tata kelola Transfer ke Daerah (TKD), penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), transparansi pengelolaan keuangan, serta hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai isu tersebut diharapkan menjadi pintu masuk advokasi yang saling melengkapi untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Melalui kolaborasi ini, PATTIRO dan LTKL mendorong agar hasil kajian tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan strategi advokasi di tingkat nasional. Masukan dari organisasi masyarakat sipil akan digunakan untuk mempertajam substansi kajian sebelum dibahas bersama pemangku kepentingan yang lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat resiliensi fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.