Author name: PATTIRO

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Siaran Pers / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember […]

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Publikasi / Oleh

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit) Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia

Peristiwa / Oleh

Dalam pertemuan nasional masyarakat sipil untuk pemerintahan terbuka di Jakarta 19-20 November 2014, para OMS dan perwakilan pemerintah yang hadir membahas perkembangan pengimplementasian OGP di Indonesia. Setahun sejak bergabungnya Indonesia di OGP, pada tahun 2012, pemerintah membentuk Sekretariat Open Government Indonesia yang tujuannya tak lain adalah untuk mendorong terciptanya pemerintah yang lebih transparan dan masyarakat

Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia Read More »

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka

Peristiwa / Oleh

Sejak Konferensi Regional Open Government Partnership Wilayah Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali pada Mei, 2014 lalu, keyakinan masyarakat sipil bahwa gerakan multilateral pemerintahan terbuka itu dapat membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia kian tumbuh. Sejak saat itu pula, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tak lagi berperan sebagai penonton jalannya pemerintahan. Mereka menganggap bahwa

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka Read More »

Sekilas tentang #OGPinMalaysia

Peristiwa / Oleh

Selasa, 20 September 2011. Sebuah deklarasi pemerintahan terbuka atau Open Government Declaration dibuat. Delapan negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, Norwegia, dan termasuk Indonesia, langsung menyatakan diri bergabung dengan OGP sebagai komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kini, pada tahun 2014, jumlah peserta OGP telah bertambah,

Sekilas tentang #OGPinMalaysia Read More »

Perluas Simpul Jaringan, FoINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar

Peristiwa / Oleh

Meski telah menjadi bahan perbincangan di antara berbagai organisasi masyarakat sipil sejak lebih dari satu dekade silam, isu keterbukaan informasi publik masih menjadi sorotan sejumlah masyarakat sipil yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan yang tergabung dalam simpul jaringan Freedom of Information Network Indonesia

Perluas Simpul Jaringan, FoINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas

Siaran Pers / Oleh

Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali terjadi. Kali ini penyebabnya terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasrat sapu bersih posisi pimpinan DPR dan alat kelengakapan oleh salah satu kubu mengakibatkan adanya perlakukan tidak adil dan mencederai prinsip keterwakilan seluruh kekuatan politik di DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas Read More »

Politik Perbatasan Jokowi

Peristiwa / Oleh

ditulis oleh: Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Melalui perbaikan kualitas hidup itu, otomatis warga perbatasan akan merasa nyaman di negeri sendiri sehingga keutuhan wilayah terjaga. SALAH satu agenda besar yang tidak boleh diabaikan Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang ialah pembangunan kawasan perbatasan. Program terkait perbatasan dari pemerintahan baru seperti tercermin

Politik Perbatasan Jokowi Read More »

Menteri Kesehatan Kabinet Jokowi - JK, Nila F Djuwita Moeloek (sumber: vnews.com)

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru

Siaran Pers / Oleh

WARTA KOTA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menangani tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. “Banyak pekerjaan rumah menanti yang harus dibereskan oleh Nila Moeloek dengan jabatan barunya ini. Terutama menurunkan AKI sebagai bagian dari ‘Millenium

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru Read More »

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang

Peristiwa / Oleh

oleh: Widiyarti, ST. MT. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dengan mitra-mitranya, Jaringan Integritas Air (WIN – the Water Integrity Network), Pusat untuk Layanan Pengelolaan Air Internasional (CEWAS – the international centre for water management services), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tema Pelaksanaan Manajemen Integritas di PDAM Kota

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang Read More »

FOINI: UU ORMAS Ancaman Transparansi

Siaran Pers / Oleh

Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berjalan empat tahun.  Banyak persoalan publik yang pelik bisa dibongkar. Dalam perkembangannya mulai muncul ancaman, kontradiksi dengan pelaksanaan UU Organisasi Masyarakat, implementasi aturan yang bagus tapi bermasalah atau sengaja disiasati terutama dalam pemberantasan korupsi, maupun dinamika internal pelaksanaa UU KIP. Ronald Rofiandri dari Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

FOINI: UU ORMAS Ancaman Transparansi Read More »

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntabel”

Peristiwa / Oleh

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan.

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntabel” Read More »

Scroll to Top
Skip to content