Jakarta, 9 April 2026 – PATTIRO mendampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses verifikasi proposal pendanaan FOLU Result Based Contribution (RBC) Norwegia di Kementerian Kehutanan. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pendanaan hijau bagi pemerintah daerah untuk mendukung program lingkungan dan aksi mitigasi perubahan iklim khusus nya di Provinsi NTB. Pendampingan ini dilakukan mengingat kebutuhan terhadap pendanaan lingkungan di daerah saat ini semakin penting, terutama di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut berdampak pada pelaksanaan program lingkungan di berbagai wilayah, termasuk NTB. Salah satu yang menjadi krusial adalah bencana banjir yang menjadi puncak gunung es atas beragam masalah lingkungan di NTB khusus nya area Bima Raya. Data dari Sistem Informasi Kebencanaan Provinsi NTB menunjukkan tren kejadian banjir yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara lebih berkelanjutan.
Melalui skema FOLU RBC Norwegia, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan proposal berjudul “Optimalisasi Pengelolaan DAS Rontu: Pengembangan Agroforestri Kemiri dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima.” Proposal ini bertujuan meningkatkan tutupan hutan di kawasan DAS Rontu melalui pendekatan smart agroforestry, memperkuat pengelolaan perhutanan sosial, menjaga habitat Elang Flores sebagai satwa endemik Nusa Tenggara, serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Upaya tersebut juga sejalan dengan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
Pendampingan yang dilakukan PATTIRO telah berlangsung sejak tahap awal penyusunan proposal. Proses tersebut dimulai dari assessment kebutuhan daerah, workshop brainstorming proposal di Mataram, konsultasi dengan expert, asistensi penyusunan proposal, hingga fasilitasi koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pasca workshop di Jakarta sebelum tahapan verifikasi dilakukan. Selain itu, PATTIRO juga memfasilitasi diskusi bersama Universitas Mataram untuk memperkuat substansi proposal agar tim DLHK NTB dapat mempersiapkan paparan serta pendalaman teknis dalam sesi verifikasi nasional. Sebelum proses verifikasi, setiap calon implementing partner diminta menyiapkan paparan singkat selama 15–20 menit yang memuat judul kegiatan, lokasi dan spasial kegiatan, target volume intervensi, ruang lingkup usulan kegiatan, aspek kelembagaan, hingga keselarasan program dengan target FOLU Net Sink 2030. Tim DLHK NTB yang terdiri dari tiga orang yaitu Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan dan staff nya hadir untuk memaparkan proposal sekaligus mengikuti sesi pendalaman teknis dan substantif bersama tim verifikator nasional. Dalam proses verifikasi, hadir berbagai unsur dalam Tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di antaranya Operation Management Office (OMO) IFNS 2030, Tim Verifikasi dan Asistensi Usulan Kegiatan Bidang Kehutanan yang dibiayai melalui Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Project Director Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 RBC Norwegia Tahap 2, 3, dan 4, serta Tim Project Management Unit (PMU) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 RBC Norwegia. Dalam proses verifikasi, masukan teknis dan substantif diberikan oleh Tim FOLU agar capaian proposal dapat diukur keberhasilan nya. Pendampingan ini oleh PATTIRO kedepan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengakses pendanaan hijau sekaligus memperluas dampak program lingkungan berbasis kebutuhan daerah. (Fabya)
