Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Oleh

Buku ini adalah sebuah Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dikembangkan oleh AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation) untuk mendukung penguatan kapasitas CSO (Civil Society Organization), khususnya di kawasan timur Indonesia (Papua, Papua Barat, NTT, NTB, dan Jawa Timur). Poin-poin utama per bagian: A. Pengembangan Modul — Modul disusun karena AIPD memandang perencanaan dan […]

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin

Oleh

Ringkasan Buku ini berangkat dari kesenjangan ganda: masyarakat belum sepenuhnya paham apa saja hak mereka dan cara memperolehnya, sementara penyelenggara layanan publik pun belum sepenuhnya menyadari perannya untuk melayani dengan baik. Isi utama buku: Penjelasan dasar tentang apa itu pelayanan publik, apa yang wajib disediakan negara, serta landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban tersebut.

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin Read More »

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah

Oleh

Ringkasan Buku ini menjelaskan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan turunannya, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dalam konteks kebijakan pembangunan Indonesia. Poin-poin utama: Definisi PUG — strategi mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh siklus kebijakan pembangunan (perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi), agar alokasi sumber daya pembangunan lebih efektif, akuntabel, dan adil bagi perempuan maupun laki-laki.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah Read More »

Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Oleh

Pemerintah telah menyusun banyak program, dan diantara program-program tersebut yang bernilai strategis dan memperoleh porsi besar dalam kebijakan dan alokasi adalah program Bantuan Operasional Sekolah. Atau disingkat BOS. Program ini menjadi andalan Pemerintah untuk menaikkan jumlah anak bersekolah dengan menutup peluang ketertutupan akses ke lembaga pendidikan karena faktor finansial. Untuk memberikan dukungan kuat terhadap upaya

Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »

Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas

Oleh

Ringkasan Bab/tulisan ini mengulas konsep community center sebagai wadah partisipasi warga dalam mengawal pelayanan publik, dengan fokus pada Nahdliyyin Center (NC) di Kota Pekalongan — community center yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan menjadi bagian resmi dari struktur Pengurus Cabang NU (PCNU) setempat. Poin-poin utama: Latar belakang: warga berhak atas pelayanan publik yang baik

Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas Read More »

Laporan Penelitian – Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia

Oleh

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa memanfaatkan teknologi pupuk

Laporan Penelitian – Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Read More »

Metode Fasilitasi: Pembuatan Keputusan Partisipatif

Oleh

Buku ini adalah merupakan perpaduan antara panduan metode Teknologi Partisipasi yang diambil dari referensi dengan catatan-catatan dari beberapa pengalaman praktis kami dalam memfasilitasi dengan menggunakan metode tersebut. Buku ini ingin melengkapi khasanah metode tersebut dan berusaha menjadi satu alternatif bagi metode fasilitasi pengambilan keputusan secara partisipatif. Buku ini adalah panduan bagi fasilitator dalam suatu organisasi

Metode Fasilitasi: Pembuatan Keputusan Partisipatif Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Oleh

Mulai November 2005 Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan program “Pengembangan Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat Daerah”. Program ini dilaksanakan di tiga Kota di Pulau Jawa, yaitu Kota Tangerang Propinsi Banten, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Dua bulan kemudian, Februari 2006 mulai dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Oleh

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Scroll to Top