Author name: PATTIRO

Perkuat Kolaborasi dan Prioritas Kerja, PATTIRO Gelar Team Building & Evaluasi Rencana Kerja 2026

Penguatan kapasitas internal organisasi dalam menjalankan kerja advokasi, riset, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. PATTIRO menyelenggarakan kegiatan Team Building & Evaluasi Rencana Kerja 2026 di D’Mangku Farm, Mancak, Serang, Banten, (1–2/06/2026). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama bagi seluruh tim untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi agenda yang belum terlaksana, serta menentukan prioritas […]

Perkuat Kolaborasi dan Prioritas Kerja, PATTIRO Gelar Team Building & Evaluasi Rencana Kerja 2026 Read More »

Perkuat Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan: Praktik Komunitas dalam Mengakses Pendanaan Hijau

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan mendorong semakin pentingnya peran komunitas lokal dalam menjaga kawasan hutan, pesisir, dan sumber daya alam. Di berbagai daerah, masyarakat menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan dampak perubahan iklim, mulai dari abrasi pesisir, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya sumber air bersih, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis. Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul

Perkuat Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan: Praktik Komunitas dalam Mengakses Pendanaan Hijau Read More »

Workshop Penyusunan Proposal RBC FOLU NTT Untuk Mendorong Optimalisasi Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Pengendalian Karhutla

Kupang, 26 Mei 2026 – Upaya memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah penyusunan proposal pendanaan sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) yang diharapkan dapat mendukung implementasi program pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target Indonesia’s FOLU Net

Workshop Penyusunan Proposal RBC FOLU NTT Untuk Mendorong Optimalisasi Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Pengendalian Karhutla Read More »

Belanja Pegawai Maksimal 30% Pada APBD 2027, PATTIRO Usulkan Klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD mulai tahun anggaran 2027. Kebijakan ini dianggap memberatkan bagi banyak pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal akibat penurunan transfer ke daerah (TKD) sejak 2024 dan kebijakan

Belanja Pegawai Maksimal 30% Pada APBD 2027, PATTIRO Usulkan Klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah Read More »

PATTIRO Dampingi DLHK NTB dalam Proses Verifikasi Proposal Pendanaan FOLU RBC di Kementerian Kehutanan

Jakarta, 9 April 2026 – PATTIRO mendampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses verifikasi proposal pendanaan FOLU Result Based Contribution (RBC) Norwegia di Kementerian Kehutanan. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pendanaan hijau bagi pemerintah daerah untuk mendukung program lingkungan dan aksi mitigasi perubahan iklim khusus nya di

PATTIRO Dampingi DLHK NTB dalam Proses Verifikasi Proposal Pendanaan FOLU RBC di Kementerian Kehutanan Read More »

Sumber Gambar: Paparan Insan Fahmi, KemenPAN RB (2026)

Pemanfaatan SP4N-LAPOR! Belum Optimal dalam Pengaduan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi pelajar di seluruh Indonesia. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas serta alokasi anggaran yang signifikan (Rp335 triliun), ekspektasi publik terhadap program ini tentu tinggi. Namun, besarnya skala dan kompleksitas implementasi program MBG

Pemanfaatan SP4N-LAPOR! Belum Optimal dalam Pengaduan MBG Read More »

Menguatnya Program Top-Down di Daerah: Benarkah Terjadi Resentralisasi?

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang kembali terjadi pada 2026 serta menguatnya program pusat yang dijalankan secara top-down di daerah memicu kekhawatiran akan melemahnya otonomi daerah. Dana TKD yang telah dikurangi pada 2025 kembali mengalami pemangkasan yang signifikan pada 2026 sebesar 693 triliun rupiah atau turun sebesar 24,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 864

Menguatnya Program Top-Down di Daerah: Benarkah Terjadi Resentralisasi? Read More »

Pelatihan ARG: Komitmen PATTIRO Dorong Pembangunan yang Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, khususnya pada tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan. Menjawab tantangan tersebut, PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Analisis Anggaran Responsif Gender secara daring pada Selasa dan Rabu (3–4/02/2026) sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas teknis para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari organisasi masyarakat sipil

Pelatihan ARG: Komitmen PATTIRO Dorong Pembangunan yang Responsif Gender Read More »

Perkuat Peran Komunitas dalam Tata Kelola Lingkungan melalui Akses Pendanaan Hijau

PATTIRO menyelenggarakan kegiatan coaching clinic bagi kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengakses pendanaan Forest and Other Land Use (FOLU) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program SETAPAK 4 yang didukung oleh The Asia Foundation yang berfokus pada perlindungan hutan dan lahan melalui penguatan tata kelola yang

Perkuat Peran Komunitas dalam Tata Kelola Lingkungan melalui Akses Pendanaan Hijau Read More »

RBC FOLU Peluang Pendanaan Hijau untuk Daerah: Pembelajaran dari Kalimantan Selatan

Efisiensi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Menyikapi hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui Gerakan Revolusi Hijau, yang turut didukung oleh pendanaan berbasis hasil (Result-Based Contribution/RBC) untuk mendukung target nasional

RBC FOLU Peluang Pendanaan Hijau untuk Daerah: Pembelajaran dari Kalimantan Selatan Read More »

Pendanaan Iklim Jadi Kunci: PATTIRO Bangun Kesepahaman dengan DLHK NTB

Mataram — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan apresiasi inisiatif PATTIRO dalam memfasilitasi penguatan pendanaan iklim di Provinsi NTB. Dalam pertemuan koordinasi awal untuk membangun kesepahaman pendampingan antara PATTIRO dan Pemerintah Provinsi NTB, DLHK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menghadapi persoalan lingkungan dan kehutanan. Pertemuan ini berlangsung pada

Pendanaan Iklim Jadi Kunci: PATTIRO Bangun Kesepahaman dengan DLHK NTB Read More »

Generasi Muda Jadi Kunci Aksi Iklim: DLHK dan PATTIRO Serukan Kolaborasi di Banten

Kolaborasi lintas sektor dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Banten perlu terus diperkuat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prrovinsi Banten Bersama PATTIRO menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Lingkungan di Banten” di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten pada Jumat (28/11). Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian program Perempuan

Generasi Muda Jadi Kunci Aksi Iklim: DLHK dan PATTIRO Serukan Kolaborasi di Banten Read More »

Scroll to Top