Author name: PATTIRO

PATTIRO Dampingi DLHK NTB dalam Proses Verifikasi Proposal Pendanaan FOLU RBC di Kementerian Kehutanan

Jakarta, 9 April 2026 – PATTIRO mendampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses verifikasi proposal pendanaan FOLU Result Based Contribution (RBC) Norwegia di Kementerian Kehutanan. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pendanaan hijau bagi pemerintah daerah untuk mendukung program lingkungan dan aksi mitigasi perubahan iklim khusus nya di […]

PATTIRO Dampingi DLHK NTB dalam Proses Verifikasi Proposal Pendanaan FOLU RBC di Kementerian Kehutanan Read More »

Sumber Gambar: Paparan Insan Fahmi, KemenPAN RB (2026)

Pemanfaatan SP4N-LAPOR! Belum Optimal dalam Pengaduan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi pelajar di seluruh Indonesia. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas serta alokasi anggaran yang signifikan (Rp335 triliun), ekspektasi publik terhadap program ini tentu tinggi. Namun, besarnya skala dan kompleksitas implementasi program MBG

Pemanfaatan SP4N-LAPOR! Belum Optimal dalam Pengaduan MBG Read More »

Menguatnya Program Top-Down di Daerah: Benarkah Terjadi Resentralisasi?

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang kembali terjadi pada 2026 serta menguatnya program pusat yang dijalankan secara top-down di daerah memicu kekhawatiran akan melemahnya otonomi daerah. Dana TKD yang telah dikurangi pada 2025 kembali mengalami pemangkasan yang signifikan pada 2026 sebesar 693 triliun rupiah atau turun sebesar 24,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 864

Menguatnya Program Top-Down di Daerah: Benarkah Terjadi Resentralisasi? Read More »

Pelatihan ARG: Komitmen PATTIRO Dorong Pembangunan yang Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, khususnya pada tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan. Menjawab tantangan tersebut, PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Analisis Anggaran Responsif Gender secara daring pada Selasa dan Rabu (3–4/02/2026) sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas teknis para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari organisasi masyarakat sipil

Pelatihan ARG: Komitmen PATTIRO Dorong Pembangunan yang Responsif Gender Read More »

Perkuat Peran Komunitas dalam Tata Kelola Lingkungan melalui Akses Pendanaan Hijau

PATTIRO menyelenggarakan kegiatan coaching clinic bagi kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengakses pendanaan Forest and Other Land Use (FOLU) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program SETAPAK 4 yang didukung oleh The Asia Foundation yang berfokus pada perlindungan hutan dan lahan melalui penguatan tata kelola yang

Perkuat Peran Komunitas dalam Tata Kelola Lingkungan melalui Akses Pendanaan Hijau Read More »

RBC FOLU Peluang Pendanaan Hijau untuk Daerah: Pembelajaran dari Kalimantan Selatan

Efisiensi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Menyikapi hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui Gerakan Revolusi Hijau, yang turut didukung oleh pendanaan berbasis hasil (Result-Based Contribution/RBC) untuk mendukung target nasional

RBC FOLU Peluang Pendanaan Hijau untuk Daerah: Pembelajaran dari Kalimantan Selatan Read More »

Pendanaan Iklim Jadi Kunci: PATTIRO Bangun Kesepahaman dengan DLHK NTB

Mataram — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan apresiasi inisiatif PATTIRO dalam memfasilitasi penguatan pendanaan iklim di Provinsi NTB. Dalam pertemuan koordinasi awal untuk membangun kesepahaman pendampingan antara PATTIRO dan Pemerintah Provinsi NTB, DLHK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menghadapi persoalan lingkungan dan kehutanan. Pertemuan ini berlangsung pada

Pendanaan Iklim Jadi Kunci: PATTIRO Bangun Kesepahaman dengan DLHK NTB Read More »

Generasi Muda Jadi Kunci Aksi Iklim: DLHK dan PATTIRO Serukan Kolaborasi di Banten

Kolaborasi lintas sektor dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Banten perlu terus diperkuat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prrovinsi Banten Bersama PATTIRO menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Lingkungan di Banten” di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten pada Jumat (28/11). Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian program Perempuan

Generasi Muda Jadi Kunci Aksi Iklim: DLHK dan PATTIRO Serukan Kolaborasi di Banten Read More »

Perempuan Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan melalui Bank Sampah Digital Di Banten

Sumber Foto: LPM SiGMA Serang, 15 November 2025—PATTIRO bekerja sama dengan PATTIRO Banten dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, mengadakan diskusi publik bertema “Kontribusi Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan” melalui siaran langsung di Instagram pada Jumat (14/11). Diskusi ini mengangkat peran strategis perempuan dalam menggerakkan pengelolaan lingkungan dan memperkuat ekonomi sirkular di tingkat

Perempuan Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan melalui Bank Sampah Digital Di Banten Read More »

Mengukur Dampak Studi Kasus Canva: Fitur Dokumentasi atau Instrumen Strategis?

Di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi publik, organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah ditantang untuk mendokumentasikan praktik baik secara lebih sistematis. Dokumentasi yang kuat bukan hanya soal catatan, tetapi juga instrumen perubahan. Salah satu metode yang paling relevan adalah Studi Kasus, yang kini lebih mudah dilakukan dengan Canva Docs. Dengan antarmuka yang ramah, desain visual

Mengukur Dampak Studi Kasus Canva: Fitur Dokumentasi atau Instrumen Strategis? Read More »

EFT Goes to Campus: Generasi Muda Siap Perkuat Pendanaan Lingkungan Hidup

Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan: banjir, suhu ekstrem, hingga kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 0,66–3,45% PDB Indonesia pada 2030. Sayangnya, kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya masih belum mencukupi. Di tengah kebutuhan pendanaan aksi iklim yang mencapai lebih dari Rp343 triliun per tahun,

EFT Goes to Campus: Generasi Muda Siap Perkuat Pendanaan Lingkungan Hidup Read More »

Demi Keberlanjutan, Pusat dan Daerah Didorong Perkuat Penerapan EFT

Jakarta, Kompas.com – Skema pendanaan berbasis ekologis atau ecological fiscal transfer (EFT) menjadi salah satu jawaban atas penanganan krisis iklim di Indonesia, khususnya di level pemerintah daerah (pemda). Kebutuhan pendanaan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 343 triliun per tahun. Sementara, kontribusi APBN dan sumber pendanaan lain masih jauh dari mencukupi. Perwakilan Koalisi

Demi Keberlanjutan, Pusat dan Daerah Didorong Perkuat Penerapan EFT Read More »

Scroll to Top