(ID) Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Advokasi Kebijakan

Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Komunikasi dan advokasi merupakan hal yang saling berkaitan. Advokasi yang berhasil lahir dari komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja-kerja advokasi, kelompok sosial masyarakat sipil perlu untuk memiliki keterampilan dalam menyusun strategi komunikasi dan advokasi agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah dampingannya dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu PATTIRO menyelenggarakan kegiatan Training of Trainaers (ToT) Strategi Komunikasi dan Advokasi Kebijakan berketahanan Iklim yang Inklusif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan konsorsium kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Program VICRA dalam mengadvokasi kebijakan dan anggaran perubahan iklim yang berperspektif Gender Equality and Social Inclusion (GESI). Harapannya, para mitra VICRA mampu menentukan strategi advokasi dan komunikasi yang akan digunakan, mengemas bahan advokasi dan komunikasi dengan menarik, dan mengimplemetasikan langkah-langkah kerja advokasi dan komunikasi yang efektif. Selain itu, mitra VICRA juga diharapkan bisa membangun jejaring advokasi ketahanan iklim di daerahnya dan mendorong kelompok rentan untuk terlibat aktif dalam kerja advokasi.

Belakangan ini membangun jejaring merupakan kunci dalam melakukan advokasi. Dani Munggoro, fasilitator dari Inspirit, mengatakan jejaring merupakan jawaban dari kondisi chaos dalam sistem yang telah ada saat ini. Ia juga menambahkan pentingnya berkolaborasi antar jejaring dalam kerja-kerja advokasi lantaran sistem dalam masyarakat kita berada dalam kondisi yang tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu.

Dalam melakukan advokasi tersebut, kelompok masyarakat sipil perlu mengelola komunikasi dengan memiliki strategi komunikasi. Komunikasi untuk kegiatan advokasi berkaitan dengan mobilisasi massa. Yuni Setyaningsih, Spesialis Advokasi Komunikasi dan Monitoring-Evaluasi VICRA, mengatakan kelompok masyarakat sipil perlu memiliki strategi komunikasi agar memiliki citra yang baik sehingga lebih dikenal di kalangan eksternal organisasi, seperti pemerintah, masyarakat secara luas, dan donor. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak eksternal organisasi.

Dalam membangun citra organisasi kepada eksternal, kelompok masyarakat sipil memerlukan media yang dapat mengemas identitas dan menyebarluaskan kegiatan advokasinya di masyarakat. Media tersebut dapat berupa media jurnalistik dan media sosial yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing organisasi. Dalam melakukan publikasi melalui media jurnalistik, Purwani Diyah Prabandari, Kepala TEMPO.CO ENGLISH dan Managing Editor Tempo English, menjelaskan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan agar publikasi melalui media jurnalistik dapat efektif. Pertama, kelompok masyarakat sipil perlu mengenali organisasinya. Seberapa dikenal organisasinya di masyarakat. Kedua, organisasi tersebut perlu menentukan target pembaca (audience). Ketiga, organisasi perlu mengenal arah media dan jurnalis yang hendak dituju lantaran setiap media dan jurnalis memiliki spirit yang berbeda. Organisasi perlu mengenali apakah isu yang hendak diangkat sudah linier dengan media yang dituju. Purwani juga menambahkan bahwa kini media memberikan ruang untuk jurnalisme komunitas yang dapat ditulis dan diterbitkan secara mandiri oleh kelompok masyarakat sipil untuk menaikkan isu yang sedang digarap.

Sementara itu dalam mengembangkan publikasi melalui media sosial Ahyari Hananto, Founder dan Editor in Chief of Good News from Indonesia, mengatakan organisasi perlu memilih media sosial yang tepat sesuai dengan audiens yang ingin dituju. Selain itu, ia juga menyarakan untuk membangun human story untuk menyentuh audience dalam membangun konten. Berangkat dari pernyataan tersebut, Suci, anggota PKBI Sumatera Barat, menanyakan bagaimana memaksimalkan pemasaran digital organisasi apabila audiens program tidak menggunakan media sosial. Ahyari menanggapi dengan memaparkan bahwa sebanyak 80% perusahaan atau organisasi melakukan branding di media sosial bukan untuk audiens program mereka, tetapi ingin membangun citra organisasi untuk eksternal dengan memberikan informasi terkait kegiatan yang sedang mereka lakukan.

News

Other

Newsletter

Scroll to Top